Kabarlombok.com - DPRD Lombok Timur menggelar rapat evaluasi satu tahun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis serta tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di . Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah bersama jajaran pemerintah daerah terkait.
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah sepakat mengambil langkah serius untuk membenahi pelaksanaan program. Evaluasi menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektor serta berbagai persoalan operasional yang berdampak pada distribusi bantuan dan validitas data penerima manfaat di sejumlah wilayah.
Ketua DPRD menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Namun pelaksanaannya sepanjang tahun 2025 dinilai belum optimal akibat manajemen yang belum solid serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan efektif.
Melalui rapat evaluasi tersebut, DPRD dan pemerintah daerah menyepakati sejumlah langkah strategis. Satgas MBG akan direstrukturisasi agar memiliki kewenangan yang jelas dan mampu mengambil keputusan cepat di lapangan. DPRD juga mendorong pelaksanaan audit kinerja menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi guna memastikan pengelolaan berjalan sesuai standar.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah daerah menyiapkan sistem koordinasi berbasis data terpadu untuk memperbaiki akurasi distribusi pada tahun 2026. DPRD juga akan mengkaji kebutuhan regulasi daerah sebagai payung hukum pendukung agar program dapat berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
DPRD menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Lembaga legislatif daerah tersebut berkomitmen memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberi dampak nyata bagi perbaikan gizi anak-anak di daerah.
Menutup rapat, Ketua DPRD menekankan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tahun 2026 harus berjalan dengan sistem yang lebih baik serta menghasilkan manfaat yang lebih dirasakan oleh masyarakat.
0Komentar